Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan, penguatan tata ruang memiliki dimensi keberlanjutan sepanjang setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, setiap RDTR yang disusun tidak hanya mengatur zonasi ekonomi, namun juga memperhitungkan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam dan mitigasi bencana.
“Tata ruang berperan sebagai jembatan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi. Dalam visi Prabowo, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan,” kata Nusron dalam keterangan diterima, Selasa (28/10/2025).
Nusron menegaskan, tata ruang pun didorong menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Sebab, tata ruang menjadi kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Kementerian ATR/BPN ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas dia.
Ke depan, lanjut Nusron, Kementerian ATR/BPN akan memperluas sinkronisasi Rencana Tata Ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR, serta memperkuat data spasial tematik agar dapat digunakan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Harapannya, langkah tersebut mampu memperkuat tata kelola ruang nasional yang efisien, adaptif, dan inklusif,” dia memungkasi.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN mencatat capaian signifikan terkait nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pusat telah mencapai Rp 357,17 triliun dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun.
Angka tersebut menunjukkan kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Sebab, tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan.
Diketahui, peningkatan nilai investasi tersebut tak lepas dari langkah Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat sistem perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Tercatat, selama satu tahun terakhir, telah diterbitkan 119 dokumen RDTR baru, naik 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, sebanyak 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Capaian ini meningkat 189 dokumen atau 73,8% dalam periode yang sama.
Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, khususnya melalui mekanisme persetujuan KKPR. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang menekankan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, serta optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat.
Harapannya, investasi sebesar Rp 357,17 triliun dihasilkan dari produk KKPR bukan semata angka, tapi indikator nyata dari meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia.
