Kendari – Inflasi Lonjakan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menyentuh angka 5,10 persen pada Januari 2026 memicu reaksi keras dari kalangan intelektual muda.
Muh. Arlin Syaputra. D, SH, Eks Presiden Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yang juga tokoh pemuda Kabupaten Kolaka, mengkritik tajam kinerja Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sultra yang dinilai terlalu sibuk mengejar prestasi administratif dan seremonial ketimbang melakukan intervensi fundamental pada stabilitas harga pangan.
Arlin menonjolkan kontras yang mencolok antara kegiatan Sunset Privat Trip di atas Kapal Pinisi Kendari pada Jumat (6/2/2026) dengan realita ekonomi di lapangan.
Dalam acara yang dihadiri pimpinan Bank Umum tersebut, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Sultra secara resmi meluncurkan Album “Rupiah Meambo 2026” berisi 10 lagu asli di platform Spotify.
Arlin menilai sangat ironis melihat para puncak nasabah bersantai menikmati matahari terbenam di Teluk Kendari saat daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Kolaka yang mencatatkan inflasi tertinggi hingga 6,75 persen, sedang tercekik.
Dalam kegiatan silaturahmi Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sultra tersebut, Kepala KPwBI Sultra, Edwin Permadi, mengungkapkan bahwa anggaran program kerja tahun 2026 diestimasikan naik mencapai Rp1,22 miliar untuk perluasan digitalisasi dan literasi Rupiah.
Selain masalah gaya hidup birokrasi, Arlin juga menyinggung lembaga marwah BI yang kini dipertaruhkan pasca pengusutan KPK terhadap dugaan korupsi dana sosial ( Corporate Social Responsibility ) di tingkat pusat.
Sebagai tokoh pemuda, ia mendesak agar BI Sultra membuka secara transparan seluruh aliran bantuan sosial dan hibah di daerah.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa program sosial BI di Sultra tidak dijadikan alat lobi politik oleh oknum tertentu, sebagaimana kini tengah bergulir di aparat penegak hukum di Jakarta.
Kegagalan fungsi peringatan dini ( early warning system ) juga menjadi poin krusial dalam sorotan Arlin.
Ia mengeluarkan kapasitas para pakar ekonomi di tubuh BI yang dianggap terlambat memitigasi harga perumahan, listrik, dan pangan.
Dengan angka inflasi Kolaka yang meroket tajam, BI dianggap hanya lihai dalam menyusun laporan di atas kertas dan memaparkan kenaikan anggaran kegiatan, namun membebani dalam menerapkan kebijakan distribusi logistik di lapangan sebelum krisis harga benar-benar menyengsarakan rakyat kecil.
Arlin memperingatkan BI agar tidak kecanduan pada digitalisasi yang bersifat kosmetik seperti penggunaan QRIS demi mencapai target laporan ke kantor pusat.
Ia mendesak BI Sultra untuk kembali ke tugas pokoknya menjaga stabilitas harga di pasar-pasar tradisional.
Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi ke pihak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait kritikan tersebut, Kasi Humas BI Sultra, Ridwan, mengaku belum bisa memberikan penjelasan.
“Untuk memberikan jawaban kepada pihak eksternal kami belum bisa bang, karena harus pimpinan yang memberikan keterangan,” singkatnya. (red/pdn)
Tinggalkan Balasan