Tahun pertama pemerintahan Andi Sumangerukka–Hugua menjadi periode konsolidasi sekaligus pembuktian arah pembangunan Sulawesi Tenggara.
Di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan percepatan layanan publik, pemerintahan baru ini bergerak cepat menjalankan program prioritas dari ketahanan pangan hingga reformasi birokrasi.
Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, sementara program pro rakyat mulai dirasakan masyarakat.
Meski masih dalam tahap awal implementasi, langkah-langkah strategis yang ditempuh dinilai menjadi fondasi penting bagi transformasi pembangunan daerah ke depan.
Dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, pasangan gubernur dan wakil gubernur ini membawa janji besar memperkuat kualitas hidup masyarakat, kemandirian pangan, serta daya saing daerah melalui pembangunan berkelanjutan.
Setahun berjalan, berbagai program mulai menampakkan bentuk. Dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan, hingga langkah konkret di bidang ketahanan pangan dan pelayanan publik, pemerintah provinsi berupaya menerjemahkan visi menjadi capaian yang terukur.
Pemerintah daerah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai arah utama pembangunan.
Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan sosial.
Program ketahanan pangan agromaritim, percepatan investasi, hingga modernisasi tata kelola pemerintahan menjadi bagian dari strategi besar menuju target pembangunan nasional Indonesia Emas 2045.
Di sektor infrastruktur, program Jalan Mulus Antar Wilayah (JAMA’AH) menjadi salah satu prioritas.
Sejumlah proyek peningkatan jalan dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk kawasan Labunti–Bangun Sari di Kabupaten Muna serta ruas Bonea–Kombungo–Labone di Kecamatan Lasalepa.
Salah satu proyek strategis yang kini berjalan adalah tahap perencanaan pembangunan Jembatan Buton–Muna, yang diharapkan memperkuat konektivitas antar pulau, mempercepat arus transportasi barang dan penumpang, serta meningkatkan perekonomian wilayah pesisir.
Pemerintah juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas publik, seperti Gedung MTQ dan penataan kawasan MTQ di Kota Kendari, pembangunan lapak UMKM, penataan kawasan permukiman, hingga optimalisasi sistem penyediaan air minum di Kendari, Baubau, dan Kolaka Utara.
Tak hanya infrastruktur jalan dan permukiman, pembangunan sarana pemerintahan dan pelayanan publik juga menjadi perhatian.
Pembangunan gedung Samsat di Muna Barat, fasilitas kepolisian dan kejaksaan, sarana prasarana Korem 143/HO, hingga fasilitas pelelangan ikan menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan publik dan ekonomi daerah.
Di sektor pertanian dan peternakan, pemerintah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui APBD dan dukungan pemerintah pusat.
Data produksi dan konsumsi daging sapi, ayam, serta telur juga menjadi basis kebijakan untuk menjaga stabilitas pangan dan memperkuat swasembada daerah.
Sementara itu, sektor pendidikan menunjukkan geliat transformasi yang signifikan.
Pemerintah provinsi menyalurkan berbagai bantuan fasilitas pendidikan, mulai dari pengadaan mobiler ruang kelas untuk tiga SMA negeri, pengadaan 165 unit komputer SMA, smartboard interaktif untuk sekolah di Kendari dan Baubau, hingga 7.000 pasang seragam siswa SMA dan 5.750 pasang seragam siswa SMK.
Penguatan sarana pendidikan juga dilakukan melalui pengadaan peralatan laboratorium IPA untuk 27 SMA, peralatan olahraga untuk 25 sekolah, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai jenjang pendidikan.
Pada tingkat SMK, pemerintah menyalurkan 150 unit komputer, peralatan praktik kejuruan, serta ship bridge simulator untuk SMKN 7 Kendari.
Perhatian terhadap pendidikan inklusif turut terlihat melalui bantuan alat praktik bagi enam sekolah luar biasa serta pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi.
Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Transformasi pendidikan juga ditandai pembangunan Sekolah Unggul Garuda di Konawe Selatan di atas lahan sekitar 20 hektar.
Sekolah ini direncanakan mulai menerima siswa pada Juli 2026 dengan dukungan 60 tenaga pengajar utama.
Selain itu, Sekolah Rakyat di Kendari mulai beroperasi pada September 2025 dengan sistem asrama dan melayani 96 peserta didik dari jenjang SD hingga SMA.
Pengembangan sarana pendidikan dilakukan secara luas melalui rehabilitasi 95 unit SMA, pembangunan dua SMA baru, pengembangan 25 SMK, serta pembangunan 10 unit sekolah luar biasa melalui dukungan APBN.
Selain pembangunan fisik dan pendidikan, pemerintah juga menggerakkan berbagai program unggulan yang sebelumnya diperkenalkan saat kampanye.
Program SAMUDRA (Semua Mudah Dapat Kerja) diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat.
Program SATRIA Kepulauan mengalokasikan anggaran besar bagi wilayah kepulauan, sementara SETARA memberikan perlindungan asuransi bagi petani.
Di bidang pelayanan publik, program LARIS menghadirkan layanan ambulans darat dan laut gratis.
Program MANTU memberikan modal usaha bagi pelaku usaha perempuan, sementara PENGGARIS menyediakan perlengkapan sekolah gratis bagi pelajar.
Pembangunan sport center melalui program SPORTIKA serta peningkatan konektivitas jalan melalui JAMA’AH menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Kepemimpinan baru ini juga menekankan percepatan kerja birokrasi sejak awal masa jabatan.
Program 100 hari kerja diluncurkan sebagai langkah cepat menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Pemerintah menegaskan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara serta menjaga stabilitas pelayanan publik.
Seluruh arah pembangunan tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah daerah menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi kebijakan, dengan penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan asli daerah, serta tata kelola pemerintahan modern berbasis pelayanan publik yang responsif.
Setahun pertama kepemimpinan ini menunjukkan upaya konsolidasi pembangunan yang berorientasi pada percepatan layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Meski berbagai tantangan masih menanti, fondasi kebijakan, program prioritas, serta pembangunan infrastruktur dan pendidikan menjadi pijakan awal menuju transformasi daerah yang lebih maju dan berdaya saing.
Di tengah dinamika pembangunan, pemerintah provinsi berupaya menjaga ritme kerja dan konsistensi kebijakan.
Bagi masyarakat, capaian satu tahun ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju daerah yang mandiri, sejahtera, maju dan berkelanjutan. (Redaksi)
Tinggalkan Balasan