Buton,- Proyek pembangunan jaringan irigasi air tanah yang diklaim sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional kini menjadi sorotan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara.
Proyek yang bertujuan mendukung kebutuhan air bagi sektor pertanian itu disebut belum menunjukkan kejelasan penyelesaian.
Sorotan tersebut mencuat setelah laporan yang dimuat SultraPos.com pada Selasa (24/2/2026) berjudul “PT Brantas Abipraya dan PT Fajar Berkarya Disorot, Proyek Irigasi Ketahanan Pangan di Kepulauan Buton Dipertanyakan: Kapan Selesai?”.
Proyek tersebut berkontrak melalui PT Brantas Abipraya bersama Balai Wilayah Sungai Kendari dan dikerjakan oleh PT Fajar Berkarya.
Pekerjaan tersebar di 13 titik, yakni 5 titik di Kabupaten Buton Utara, 5 titik di Kabupaten Buton, dan 3 titik di Kota Baubau.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek telah dimulai sejak September 2025.
Namun hingga kini sejumlah pekerjaan seperti konstruksi jaringan, pemasangan pipa irigasi, instalasi mesin pompa air, hingga pemasangan KWH listrik dari PLN disebut belum terealisasi sepenuhnya.
“Kalau proyek ini sudah berjalan sejak 2025, lalu sampai hari ini belum selesai, masyarakat berhak tahu kapan target penyelesaiannya. Jangan sampai dibiarkan tanpa kepastian,” ujar salah satu perwakilan warga, Selasa (24/2/2026).
Selain progres fisik yang belum tuntas, proyek tersebut juga disoroti karena tidak adanya papan informasi proyek di sejumlah titik pekerjaan.
Padahal, papan proyek menjadi bentuk keterbukaan publik terkait penggunaan anggaran negara.
Dokumen yang beredar di masyarakat juga disebut tidak mencantumkan secara jelas nilai pagu anggaran maupun batas waktu kontrak pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya transparansi dalam pengelolaan proyek.
Warga menilai ketidakjelasan proyek berpotensi merugikan petani yang sangat membutuhkan suplai air untuk lahan pertanian mereka.
Proyek irigasi air tanah tersebut disebut sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kesejahteraan petani.
Masyarakat menilai program strategis yang menyangkut kebutuhan dasar petani tidak boleh berjalan tanpa kepastian.
“Ini proyek untuk ketahanan pangan. Kalau irigasinya tidak selesai, bagaimana petani bisa sejahtera? Jangan sampai program prioritas presiden justru tercoreng di daerah,” kata tokoh masyarakat setempat.
Selain itu, informasi yang berkembang di lapangan juga menyebut adanya dugaan upah pekerja yang belum dibayarkan.
Jika benar, hal tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian proyek, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak tenaga kerja.
Warga Minta Audiensi
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat menyatakan akan meminta audiensi terbuka dengan pihak kontraktor dan instansi terkait. Mereka menuntut kejelasan progres pekerjaan, kepastian waktu penyelesaian proyek, transparansi nilai anggaran dan masa kontrak, serta penyelesaian hak-hak pekerja.
Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan pembangunan irigasi tersebut.
Tinggalkan Balasan