Kendari – Kabar burung soal “anak tiri” sedang hinggap di pundak Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Isu ketimpangan anggaran dan janji pembangunan yang dianggap menguap dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) sempat memantik riuh di ruang publik. Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) punya cerita yang berbeda dari sekadar isu tersebut.
Di balik meja kerjanya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, mencoba meluruskan benang kusut yang telanjur beredar. Baginya, setiap jengkal tanah di 17 kabupaten/kota di Sultra memiliki tempat yang spesial di mata pemerintah provinsi. Tak ada istilah daerah yang dianaktirikan.
“Setiap daerah memiliki kekhasan dan potensinya masing-masing. Inilah yang menjadi pembeda dalam alokasi anggaran pembangunan,” ujar Andi Syahrir dengan nada tenang namun tegas, Sabtu (14/2/2026).
Polemik ini bermula dari harapan tinggi masyarakat Kolaka Utara yang tertuang dalam berita acara Rakortekrenbang di Baubau tahun lalu. Namun, Syahrir mengingatkan bahwa sebuah berita acara belum berarti palu keputusan final. Ia adalah bahan diskusi untuk level yang lebih tinggi: Musrenbang Nasional.
Meski dana transfer dari pusat ke Pemprov Sultra terjun bebas dari Rp 800 miliar di tahun 2025 menjadi hanya Rp 200 miliar di tahun 2026, denyut pembangunan di Kolut diklaim tidaklah berhenti. Data bicara lebih lantang daripada sekadar opini. Di Desa Lawata, Kecamatan Pakue, 20 unit rumah tidak layak huni telah bersalin rupa melalui anggaran Rp 1 miliar yang sudah tuntas dikerjakan.
Tak hanya itu, perencanaan teknis untuk irigasi tambak di Pakue pun telah dikunci dengan anggaran Rp 292 juta tahun ini. Langkah kecil ini adalah fondasi sebelum fisik bangunan benar-benar berdiri kokoh di masa depan.
Kolaka Utara dikenal sebagai lumbung kakao. Sadar akan potensi besar tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka melakukan manuver melalui jalur pusat (APBN). Hasilnya tak main-main: 1,5 juta bibit kakao senilai Rp 24 miliar siap membanjiri lahan-lahan petani di Kolut tahun ini.
Bukan hanya kakao, komoditas lain seperti kelapa dalam senilai Rp 5 miliar dan bibit pala juga ikut diperjuangkan. Di sisi pendidikan, rehabilitasi empat sekolah besar seperti SMAN 1 Porehu hingga SMKN 1 Kolaka Utara juga masuk dalam daftar prioritas APBN 2026.
“Jangan melihat APBN itu teralokasi dengan sendirinya tanpa perjuangan. Kita tidak boleh mendikotomi antara pusat dan daerah. Semuanya adalah hasil keberpihakan untuk masyarakat Kolaka Utara,” tandas Syahrir.
Bagaimana dengan jalanan sepanjang 40 kilometer di jalur Tolala-Porehu-Batu Putih? Pemprov Sultra tidak menutup mata. Jalur tersebut kini sedang didorong masuk dalam Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026. Dan jika skenario pusat itu buntu, Pemprov sudah menyiapkan jaring pengaman: pengerjaan akan diambil alih menggunakan APBD 2027.
Pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar membalik telapak tangan, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang kian menjepit. Namun, melalui data dan komitmen yang ada, Pemprov Sultra ingin menegaskan satu hal: Bumi Kakao tetap menjadi bagian dari detak jantung pembangunan Sulawesi Tenggara.
Tinggalkan Balasan