Kendari – Ketua Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra) Anton Timbang menegaskan peran aktif dunia usaha daerah dalam mengawal masuknya Aspal Buton ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menyebut, penetapan tersebut merupakan hasil dari perjuangan panjang agar potensi unggulan daerah mendapat tempat dalam kebijakan nasional.
Anton mengatakan, Indonesia sejatinya tidak kekurangan bahan baku aspal. Sulawesi Tenggara, khususnya Pulau Buton, memiliki cadangan Aspal Buton yang disebut sebagai salah satu terbesar di dunia.
“Sementara kita punya aspal sendiri. Kenapa tidak kita kembangkan menjadi program nasional untuk mengatasi infrastruktur jalan secara nasional,” kata Anton di Kendari.
Ia mengungkapkan, dorongan agar Aspal Buton masuk dalam skema hilirisasi nasional disampaikannya langsung dalam berbagai forum, termasuk saat berdiskusi dengan pemerintah pusat.
Hasilnya, dalam waktu relatif singkat Aspal Buton resmi masuk dalam program hilirisasi nasional dan ditetapkan sebagai PSN.
“Setelah saya sampaikan, dalam waktu dua minggu Aspal Buton sudah masuk dalam hilirisasi. Bahkan masuk PSN Presiden,” ujarnya.
Anton menyebut, dalam daftar 10 Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden, pengembangan Aspal Buton berada di urutan keenam.
Penetapan ini turut diperkuat dengan dukungan pendanaan dari Danantara sebesar Rp1,49 triliun untuk pengembangan Aspal Buton.
“Dananya sudah ada. Ini momentum besar bagi Sulawesi Tenggara untuk bergerak cepat,” tegas Anton.
Menurutnya, tantangan selanjutnya bukan lagi pada regulasi pusat, melainkan pada kesiapan dan keseriusan daerah dalam menindaklanjuti peluang tersebut.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Sultra bersama pemerintah kabupaten terkait, khususnya Kabupaten Buton dan Buton Selatan, untuk segera menyusun langkah konkret.
“Kita mulai dulu dari jalan-jalan desa, kemudian jalan kabupaten, dan selanjutnya jalan nasional. Aspal Buton harus jadi tulang punggung aspal nasional,” katanya.
Anton juga menyoroti kendala internal yang selama ini menghambat pengembangan Aspal Buton, terutama ego masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan klaim teknologi yang belum teruji.
“Kalau teknologinya benar, uji saja lima tahun tidak rusak. Sekarang teknologinya sudah ada, sudah dipatenkan, dan speknya sudah jadi rujukan Kementerian PUPR,” jelasnya.
Ia menegaskan, cadangan Aspal Buton diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga ratusan tahun ke depan.
Karena itu, pengolahan harus dilakukan di Sulawesi Tenggara agar memberi nilai tambah maksimal bagi daerah.
“Pengolahannya harus di sini. Kita tidak mau lagi hanya kirim bahan mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di Sultra,” tegas Anton.
Ke depan, Kadin Sultra juga akan mendorong jaringan Kadin di seluruh Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan aspal di daerah masing-masing, dengan bahan baku utama dari Buton.
“Bahan bakunya dari Sultra. Ini bukan hanya untuk daerah, tapi untuk kepentingan nasional,” tutup AT. (red)
Tinggalkan Balasan