KENDARI, Perdetiknews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, SE, MM , menetapkan target besar dalam peta jalan ekonomi daerah tahun 2026.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra secara resmi memasang target optimis nilai ekspor sebesar Rp89 triliun sebagai menunda visi besar Gubernur dalam administrasi ekonomi kerakyatan.
Kepala Dinas Perindag Sultra, Dr.Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan bahwa penetapan target ini bukan sekadar angka, melainkan langkah konkret untuk merealisasikan visi Gubernur Andi Sumangerukka yang akrab disapa ASR, yakni mewujudkan Sulawesi Tenggara yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.
“Sesuai Arahan Bapak Gubernur Andi Sumangerukka, kita harus memiliki standar pencapaian yang tinggi. Kami menetapkan target optimis berdasarkan pencapaian terbaik kami di tahun 2022, yaitu sebesar 5,37 miliar dolar AS atau setara Rp89 triliun,” ujar Sukanto dalam keterangannya di Kendari, Rabu (4/2).
Salah satu poin krusial dalam visi Gubernur ASR adalah peningkatan kesejahteraan melalui sistem efisiensi masyarakat. Sukanto menjelaskan, kebijakan ekspor langsung yang digagas Gubernur kini mulai memberikan hasil nyata bagi para pelaku usaha dan petani.
“Bapak Gubernur menekankan pada efisiensi. Dengan ekspor langsung dari pelabuhan kita sendiri, waktu pengiriman terpangkas hingga 30 hari dan biaya logistik berkurang drastis hingga 50 persen. Efisiensi biaya ini tidak boleh berhenti di pengusaha saja, tapi harus mengalir sampai ke tingkat harga petani,” tegas Sukanto menirukan semangat Gubernur ASR.
Penghematan ini juga sekaligus memitigasi risiko kerusakan komoditas unggulan Sultra, seperti produk pertanian dan perikanan, yang selama ini kerap menyusut kualitasnya akibat proses bongkar muat ulang ( restuffing ) di pelabuhan luar daerah.
Sejalan dengan kepedulian Gubernur Andi Sumangerukka terhadap masa depan generasi Sultra, pemerintah kini mulai melakukan transisi ekonomi ( shifting ) dari ketergantungan pada sektor pertambangan ke sektor non-tambang. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa deposit nikel memiliki batas waktu, yang diprediksi hanya bertahan sekitar 10 tahun ke depan.
“Visi Bapak Gubernur sangat jelas, kita tidak boleh hanya bersandar pada sumber daya yang akan habis. Sultra harus kuat di sektor terbarukan. Oleh karena itu, Disperindag kini memacu 20 komoditas ekspor non-tambang, mulai dari hasil laut hingga perkebunan seperti kakao dan kelapa,” tambahnya.
Melalui sinergi antara kebijakan hilirisasi makro dan pemberdayaan industri kecil menengah (IKM), Pemerintah Provinsi Sultra optimis target Rp89 triliun bukan hanya akan tercapai, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi yang kokoh bagi seluruh rakyat Sulawesi Tenggara. (red)
Tinggalkan Balasan