Kolaka – Manajemen PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) menegaskan komitmennya menjaga iklim investasi yang aman, kondusif, dan berkelanjutan di kawasan industri IPIP Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Perusahaan memastikan seluruh aktivitas investasi dan pembangunan tetap berjalan normal pascainsiden yang sempat melibatkan tenaga kerja di area proyek.
Manajemen IPIP menilai insiden tersebut telah ditangani secara menyeluruh melalui mekanisme hukum, pendekatan adat, serta komunikasi intensif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, sehingga tidak berdampak pada keberlangsungan investasi di kawasan industri tersebut.
Terkait peristiwa yang terjadi, Manajemen PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa isu keterlambatan gaji yang beredar di masyarakat tidak terjadi selama berbulan-bulan, melainkan hanya keterlambatan selama beberapa hari dan berada di bawah tanggung jawab perusahaan outsourcing.
GM Eksternal PT IPIP Pomalaa, Dr. Saefuddin Muslimin, S.AB, M.M, menjelaskan bahwa pekerja yang terlibat merupakan tenaga kerja outsourcing yang kontrak kerjanya telah berakhir.
Para pekerja datang ke lokasi perusahaan untuk menagih sisa gaji terakhir yang dijanjikan akan dibayarkan pada 25, namun hingga 28 belum diterima.
“Ini bukan keterlambatan gaji tiga bulan atau empat bulan. Mereka sudah berhenti karena kontrak outsourcing-nya habis dan datang menagih sisa gaji yang pada hari kejadian juga sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan” ujar Saefuddin kepada perdetiknews, Jumat 30 Januari 2026.
Ia menjelaskan para pekerja tersebut direkrut oleh perusahaan outsourcing PT ASB, yang berada di bawah kontraktor PT CCESCC, mitra IPIP dalam pembangunan fasilitas pabrik nikel dengan metode Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).
Dengan skema kerja tersebut, kewajiban pembayaran gaji sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing.
“IPIP memiliki banyak kontraktor, dan sebagian menggunakan tenaga outsourcing. Jadi yang bertanggung jawab membayar gaji adalah pihak outsourcing. Meski demikian, setelah kejadian ini kami langsung memanggil seluruh kontraktor dan menegaskan agar hak tenaga kerja tidak boleh terlambat dipenuhi, Manajemen Kawasan akan mengecek pembayaran gaji semua mitra dan kontraktor setiap bulannya” katanya.
Terkait dugaan pemukulan dalam proses penagihan gaji, Saefuddin menegaskan bahwa manajemen IPIP tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum.
“Kami menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan. Informasinya sudah empat orang TKA diamankan dan diproses oleh kepolisian,” tegasnya.
Selain jalur hukum, IPIP juga menempuh penyelesaian secara adat sebagai bentuk permohonan maaf dan penghormatan terhadap kearifan lokal.
Perusahaan telah melaksanakan prosesi adat Peohala bersama tokoh masyarakat dan ketua-ketua organisasi masyarakat adat Tamalaki di Kolaka sebagai langkah rekonsiliasi.
Perusahaan turut menanggung seluruh biaya pengobatan korban dan menegaskan komitmennya terhadap perlindungan tenaga kerja.
Manajemen IPIP memastikan tiga korban yang terlibat dalam insiden tersebut akan diterima kembali bekerja sebagai karyawan tetap PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) sesuai dengan keterampilan yang dimiliki setelah kondisi kesehatan mereka pulih sepenuhnya.
Langkah tersebut, kata Saefuddin, merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen perusahaan dalam memberikan rasa aman serta kepastian kerja bagi tenaga kerja lokal.
IPIP juga memastikan proses pemulihan hubungan kerja dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, IPIP saat ini mendapat dukungan pengamanan dari Brimob, Polda Sultra, Polres Kolaka, serta Kodim setempat.
Manajemen juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan organisasi masyarakat untuk membantu menjaga stabilitas pascakejadian.
Saefuddin menambahkan, IPIP telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan konflik dan pembinaan tenaga kerja, termasuk program induksi budaya yang akan diperluas hingga ke kontraktor dan subkontraktor.
“Di IPIP, induksi bukan hanya soal keselamatan kerja. Kami juga mengenalkan budaya lokal dan adat istiadat masyarakat sekitar agar tidak terjadi gesekan,” ujarnya.
Ia memaparkan komposisi tenaga kerja di IPIP Pomalaa saat ini mencapai sekitar 13.500 tenaga kerja Indonesia. Sementara tenaga kerja asing berjumlah sekitar 3.500 orang dan mayoritas terlibat pada tahap konstruksi dan perakitan fasilitas industri.
“Tenaga kerja asing ini sifatnya sementara. Ada program alih teknologi dan alih keahlian. Peran TKA akan berangsur digantikan oleh tenaga kerja lokal,” ucap Saefuddin.
Sementara itu, Panglima Tamalaki Forum Masyarakat Adat Konawe Mekongga, Irfan Konggoasa, menegaskan bahwa masyarakat adat berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberlanjutan investasi di kawasan IPIP Pomalaa.
Irfan menyampaikan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan perusahaan, khususnya agar setiap tenaga kerja asing dibekali pemahaman adat dan budaya lokal.
Ia juga menekankan perhatian terhadap kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri, prioritas tenaga kerja lokal dan masyarakat adat, serta pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan dan kegiatan penunjang.
Selain itu, Irfan menegaskan komitmen masyarakat adat untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Tamalaki bersama Forum Komunikasi Masyarakat Adat (Formakom) juga berkomitmen melakukan kontrol sosial terhadap isu-isu provokatif agar tidak mengganggu stabilitas daerah.
“Komitmen kami jelas, menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial, sekaligus mendukung investasi yang berjalan secara adil dan menghormati kearifan lokal,” ujar Irfan.
Manajemen IPIP menegaskan bahwa sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan aparat menjadi kunci terciptanya iklim investasi yang sehat.
Perusahaan optimistis kawasan industri IPIP Pomalaa tetap menjadi tujuan investasi yang aman, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung program hilirisasi industri nasional. (red)
Tinggalkan Balasan