Tingkatkan Kesejahteraan, Gaji Sopir Truk Sampah Kendari Jadi Rp2 Juta

KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari resmi menaikkan upah petugas kebersihan dan sopir armada pengangkut sampah menjadi Rp2 juta per bulan. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas peningkatan beban kerja seiring dengan pembuangan volume sampah di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengungkapkan bahwa kenaikan ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara terhadap peran vital petugas kebersihan. Menurutnya, mereka adalah garda terdepan dalam menjaga estetika dan kesehatan lingkungan kota yang memiliki risiko kerja tinggi.

“Teman-teman ini sudah mewakafkan diri untuk bergelut dengan pekerjaan yang sangat berat. Ini bukan sekedar angka gaji, tapi tentang penghargaan atas pengabdian yang luar biasa bagi kota ini,” ujar Siska saat mengumumkan kebijakan tersebut, Senin (29/12).

Keputusan penyesuaian upah ini juga dipicu oleh data produksi sampah harian di Kota Kendari yang kini mendekati angka 300 ton per hari. Jumlah ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 270 ton per hari.

Pemkot Kendari memastikan kebijakan gaji baru ini akan segera diterapkan pada siklus penggajian berikutnya, sesuai dengan mekanisme anggaran yang telah ditetapkan.

Selain aspek kesejahteraan, Wali Kota Siska juga melakukan reformasi birokrasi dalam penanganan persampahan. Saat ini, seluruh kewenangan operasional dialihkan ke tingkat kecamatan. Dengan skema desentralisasi ini, camat memegang tanggung jawab penuh dalam pengawasan dan koordinasi teknis di lapangan.

“Dengan pengawasan yang lebih dekat di tingkat kecamatan, kami berharap pengelolaan sampah menjadi lebih terkontrol dan responsif terhadap keluhan masyarakat,” tambah Siska.

Meski kesejahteraan ditingkatkan, Pemkot Kendari tetap menerapkan pengawasan disiplin yang ketat. Sistem penilaian kinerja akan diterapkan secara konsisten, di mana petugas yang lalai menjalankan tugas akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemotongan gaji sebagai bagian dari evaluasi kinerja secara berkala. (Red)